Harianpublik.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menilai, Presiden Jokowi tidak bisa lepas tangan atas kisruh pabrik di Pegunung...
Harianpublik.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menilai, Presiden Jokowi tidak bisa lepas tangan atas kisruh pabrik di Pegunungan, Kendeng. Pasalnya, semua urusan di negeri ini juga menjadi tanggung jawab Presiden sekaligus Kepala Negara.
"Semua yang ada di negeri ini adalah urusan presiden. Jadi presiden harus merespon berbagai persoalan yang ada di negeri ini. Ada urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai yang diatur undang-undang. Namun urusan presiden adalah urusan seluruh Indonesia," kata Herman kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (25/3/2017).
Herman yang juga politisi Partai Demokrat ini meminta Jokowi tidak menganggap angin lalu aksi cor kaki di depan Istana Negara oleh kelompok petani Kendeng bersama organisasi masyarakat sipil lainnya. Terlebih lagi, satu petani bernama Patmi meninggal dunia usai mengikuti aksi tersebut.
"Petani berdemonstrasi di Istana dengan keyakinan mendapatkan keadilan dari presiden, yang mungkin saja selama ini tidak mendapatkannya dari pemerintah daerah. Jika masa depan pangan masih dianggap penting, hormatilah profesi petani," tegas Herman.
Diketahui, Jokowi mengklaim, selama ini pemerintah pusat telah mendengarkan dan mempertimbangkan keluhan para petani Kendeng. Hasilnya, kata Jokowi, ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat tim khusus untuk meneliti dan menerbitkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Bahkan mantan Walikota Solo itu menjamim KLHS di bawah tim KLHK dan Kantor Staf Presiden dikerjakan secara transparan.
Sebelumnya, Februari 2017 lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menerbitkan izin lingkungan untuk pabrik PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Rembang. Izin yang tercantum melalui Keputusan Gubernur Jateng dengan Nomor 660.1/6 Tahun 2017 terbit tanpa menunggu KLHS.
Penerbitan izin baru yang dinilai kelompok petani Kendeng bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung dan perintah pemerintah pusat itu memunculkan gelombang protes. [Mediaislam.org/Tsenayan]
Sumber : Harian Publik - Tak Mau urusi Pabrik Semen Kendeng, Komisi IV DPR: Jokowi Tak Bisa Lepas Tangan!
