Harianpublik.com - Perang dingin di Daratan China semakin terasa panas tatkala Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara langsung mela...
Harianpublik.com - Perang dingin di Daratan China semakin terasa panas tatkala Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara langsung melalui sambungan telepon dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen akhir 2016 lalu.
Melalui akun twitternya, Trump menjelaskan bila Tsai menghubunginya hanya untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya dalam Pemilu AS beberapa waktu lalu. Hanya saja aksi tersebut mendapat protes keras dari Beijing. China secara langsung mengajukan protes dan menyebut Trump melanggar kesepakatan 'One China'.
Seperti diketahui, China menganggap Taiwan sebagai bagian dari provinsi negara yang mencoba memisahkan diri. Kebijakan One China sendiri ditandatangani oleh Presiden AS Jimmy Carter pada 1979. Kebijakan tersebut melarang segala bentuk pengakuan terhadap keberadaan Taiwan sebagai sebuah negara. Percakapan langsung antara Trump dan Tsai dinilai tidak menghormati Negeri Tirai Bambu tersebut.
Untuk mengetahui seperti apa hubungan antara Taiwan dan China saat ini, wartawan Kantor Berita Politik RMOL (Elitha Tarigan) mendapat kesempatan untuk berbincang langsung dengan Mainland Affairs Council First Deputy Minister, Lin Cheng-yi beberapa waktu lalu di Taiwan.
Apakah kebijakan New Southbound Policy yang dikeluarkan oleh pemerintah Taiwan sebagai jawaban atas kebijakan One Belt One Road Initiative yang dikeluarkan China?
Ini bukan respon langsung. Kebijakan Southbound Policy sudah ada sejak 1990 di masa pemerintahan Presiden Lee Teng-hui. Saat itu bahkan belum ada kebijakan One Belt One Road. Tujuan kami (Taiwan) adalah diversifikasi pasar. Daratan China hanyalah salah satu pasar dan area investasi yang sangat penting bagi kami (Taiwan).
Taiwan mungkin melihat China sebagai area untuk investasi tapi cara Beijing (China) merespon kunjungan Presiden Tsai Ing-wen ke Amerika Sserikat (AS) Januari lalu serta cara Taiwan menanggapi respon tersebut menunjukkan hubungan antara kedua negara tidak harmonis. Bahkan beredar isu bila Taiwan ingin melepaskan diri dari China. Apa pendapat anda tentang hal tersebut?
Sederhanannya, kami tidak menyebut China sebagai musuh atau teman namun campuran di antara keduanya. Mereka pernah menjadi musuh kami. Kalau kita tengok kebelakang mereka (China) pernah mengancam Taiwan dengan rudal dan menginvasi Pulau Quemoy. Di masa lalu kami memang tidak akur tapi sejak tahun 1990 para investor dan pebisnis asal Taiwan masuk ke China. Jadi gambaran yang kompleks ini menunjukkan bahwa China menjadi wilayah investasi dan perdagangan yang menguntungkan tapi juga menjadi ancaman dalam bidang militer.
Target Taiwan ke negara-negara di Asia Tenggara bagaimana?
Mengenai hubungan Taiwan dengan negara-negara di Asia Tenggara serta partisipasi di dunia internasional, saat ini Taiwan belum bisa ikut bergabung dalam pertemuan Interpol yang diselenggarakan di Bali, Indonesia tahun lalu. Disisi lain, Beijing menganggap Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat China. Oleh karena itulah sangat penting bagi kami (Taiwan) untuk melepaskan diri dari pemahaman itu.
Kami tidak berbicara mengenai referendum atau plebiscite, kami tidak akan menuju ke arah sana. Tapi kami perlu mempertimbangkan kebebasan untuk memilih. Kami tidak akan memerdekakan diri atau melepas diri dari melepaskan diri dari Republik Rakyat China. Itu bukan pendekatan praktis.
Tahun lalu sempat terjadi ketegangan militer antar kedua negara di wilayah Laut China Selatan. Apa mungkin di masa depan Taiwan akan lebih proaktif mengambil bagian dalam hal itu? Bila ketegangan terus berlangsung, Taiwan akan berada di sisi mana?
Kebebasan navigasi (untuk para nelayan di Laut China Selatan) sangat penting. Kami tidak mengambil posisi yang kuat dalam pengamanan wilayah tersebut. Jadi, yang kami inginkan adalah agar masing-masing negara mengikuti konvensi PBB tentang hukum laut dan menghormati perjanjian perdamaian. Selain itu, Taiwan juga harus diikutsertakan dalam proses dialog tentang Laut China Seatan.
Terkait pembicaraan Presiden Tsai Ing-wen dan Presiden AS Donald Trump melalui telepon, disebutkan bila kebijakan One China menjadi sedikit bersyarat. Apa pendapat anda?
Selama ada penyelesaian perdamaian antara Taiwan dan China, maka AS akan menghormati kebijakan One China dan mungkin akan mempertimbangkan mengurangi penjualan senjata ke Taiwan. Namun selama Taiwan berada di bawah ancaman atau krisis maka pandangan AS terhadap kebijakan One China akan berbeda. Dengan kata lain, Donal Trump adalah pengecualian. Namun Donal Trump mencoba menambah kondisi lain, tidak hanya pendekatan tanpa senjata, tapi juga negosiasi perdagangan antara AS dan Republik Rakyat China.
Perjanjian damai itu sangat penting, tidak hanya untuk Taiwan dan China, tapi juga untuk Beijing dan Washington. Kami memiliki dua versi kebijakan One China, untuk Beijing One China adalah prinsip sementara untuk AS kebijakan itu adalah aturan yang hanya dapat didefenisikan oleh AS sendiri. Bahkan tidak dimengerti oleh Taiwan dan China. Namun perjanjian damai tanpa tekanan dan negosiasi menjadi kunci penting.
Apakah berpengaruh pada jumlah turis China yang berkunjung ke Taiwan?
Perubahan sistem pemerintahan di Taiwan membuat Beijing mengurangi jumlah turis yang berkunjung ke Taiwan. Sebelumnya 10 ribu turis asal Daratan China berkunjung setiap hari ke Taiwan. Sekarang hanya 4.000 orang per hari. Jadi semacam tekanan di bidang ekonomi dan menjadi sanksi untuk pemerintahan baru disini. Jumlah mahasiswa asal China yang mendaftar di universitas di Taiwan juga menurun. Meski demikian kami tetap berharap memiliki hubungan yang baik dengan China. (rmol)
Sumber : Harian Publik - Taiwan: China Adalah Pasar Investasi Sekaligus Ancaman Di Bidang Militer
Melalui akun twitternya, Trump menjelaskan bila Tsai menghubunginya hanya untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya dalam Pemilu AS beberapa waktu lalu. Hanya saja aksi tersebut mendapat protes keras dari Beijing. China secara langsung mengajukan protes dan menyebut Trump melanggar kesepakatan 'One China'.
Seperti diketahui, China menganggap Taiwan sebagai bagian dari provinsi negara yang mencoba memisahkan diri. Kebijakan One China sendiri ditandatangani oleh Presiden AS Jimmy Carter pada 1979. Kebijakan tersebut melarang segala bentuk pengakuan terhadap keberadaan Taiwan sebagai sebuah negara. Percakapan langsung antara Trump dan Tsai dinilai tidak menghormati Negeri Tirai Bambu tersebut.
Untuk mengetahui seperti apa hubungan antara Taiwan dan China saat ini, wartawan Kantor Berita Politik RMOL (Elitha Tarigan) mendapat kesempatan untuk berbincang langsung dengan Mainland Affairs Council First Deputy Minister, Lin Cheng-yi beberapa waktu lalu di Taiwan.
Apakah kebijakan New Southbound Policy yang dikeluarkan oleh pemerintah Taiwan sebagai jawaban atas kebijakan One Belt One Road Initiative yang dikeluarkan China?
Ini bukan respon langsung. Kebijakan Southbound Policy sudah ada sejak 1990 di masa pemerintahan Presiden Lee Teng-hui. Saat itu bahkan belum ada kebijakan One Belt One Road. Tujuan kami (Taiwan) adalah diversifikasi pasar. Daratan China hanyalah salah satu pasar dan area investasi yang sangat penting bagi kami (Taiwan).
Taiwan mungkin melihat China sebagai area untuk investasi tapi cara Beijing (China) merespon kunjungan Presiden Tsai Ing-wen ke Amerika Sserikat (AS) Januari lalu serta cara Taiwan menanggapi respon tersebut menunjukkan hubungan antara kedua negara tidak harmonis. Bahkan beredar isu bila Taiwan ingin melepaskan diri dari China. Apa pendapat anda tentang hal tersebut?
Sederhanannya, kami tidak menyebut China sebagai musuh atau teman namun campuran di antara keduanya. Mereka pernah menjadi musuh kami. Kalau kita tengok kebelakang mereka (China) pernah mengancam Taiwan dengan rudal dan menginvasi Pulau Quemoy. Di masa lalu kami memang tidak akur tapi sejak tahun 1990 para investor dan pebisnis asal Taiwan masuk ke China. Jadi gambaran yang kompleks ini menunjukkan bahwa China menjadi wilayah investasi dan perdagangan yang menguntungkan tapi juga menjadi ancaman dalam bidang militer.
Target Taiwan ke negara-negara di Asia Tenggara bagaimana?
Mengenai hubungan Taiwan dengan negara-negara di Asia Tenggara serta partisipasi di dunia internasional, saat ini Taiwan belum bisa ikut bergabung dalam pertemuan Interpol yang diselenggarakan di Bali, Indonesia tahun lalu. Disisi lain, Beijing menganggap Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat China. Oleh karena itulah sangat penting bagi kami (Taiwan) untuk melepaskan diri dari pemahaman itu.
Kami tidak berbicara mengenai referendum atau plebiscite, kami tidak akan menuju ke arah sana. Tapi kami perlu mempertimbangkan kebebasan untuk memilih. Kami tidak akan memerdekakan diri atau melepas diri dari melepaskan diri dari Republik Rakyat China. Itu bukan pendekatan praktis.
Tahun lalu sempat terjadi ketegangan militer antar kedua negara di wilayah Laut China Selatan. Apa mungkin di masa depan Taiwan akan lebih proaktif mengambil bagian dalam hal itu? Bila ketegangan terus berlangsung, Taiwan akan berada di sisi mana?
Kebebasan navigasi (untuk para nelayan di Laut China Selatan) sangat penting. Kami tidak mengambil posisi yang kuat dalam pengamanan wilayah tersebut. Jadi, yang kami inginkan adalah agar masing-masing negara mengikuti konvensi PBB tentang hukum laut dan menghormati perjanjian perdamaian. Selain itu, Taiwan juga harus diikutsertakan dalam proses dialog tentang Laut China Seatan.
Terkait pembicaraan Presiden Tsai Ing-wen dan Presiden AS Donald Trump melalui telepon, disebutkan bila kebijakan One China menjadi sedikit bersyarat. Apa pendapat anda?
Selama ada penyelesaian perdamaian antara Taiwan dan China, maka AS akan menghormati kebijakan One China dan mungkin akan mempertimbangkan mengurangi penjualan senjata ke Taiwan. Namun selama Taiwan berada di bawah ancaman atau krisis maka pandangan AS terhadap kebijakan One China akan berbeda. Dengan kata lain, Donal Trump adalah pengecualian. Namun Donal Trump mencoba menambah kondisi lain, tidak hanya pendekatan tanpa senjata, tapi juga negosiasi perdagangan antara AS dan Republik Rakyat China.
Perjanjian damai itu sangat penting, tidak hanya untuk Taiwan dan China, tapi juga untuk Beijing dan Washington. Kami memiliki dua versi kebijakan One China, untuk Beijing One China adalah prinsip sementara untuk AS kebijakan itu adalah aturan yang hanya dapat didefenisikan oleh AS sendiri. Bahkan tidak dimengerti oleh Taiwan dan China. Namun perjanjian damai tanpa tekanan dan negosiasi menjadi kunci penting.
Apakah berpengaruh pada jumlah turis China yang berkunjung ke Taiwan?
Perubahan sistem pemerintahan di Taiwan membuat Beijing mengurangi jumlah turis yang berkunjung ke Taiwan. Sebelumnya 10 ribu turis asal Daratan China berkunjung setiap hari ke Taiwan. Sekarang hanya 4.000 orang per hari. Jadi semacam tekanan di bidang ekonomi dan menjadi sanksi untuk pemerintahan baru disini. Jumlah mahasiswa asal China yang mendaftar di universitas di Taiwan juga menurun. Meski demikian kami tetap berharap memiliki hubungan yang baik dengan China. (rmol)
Sumber : Harian Publik - Taiwan: China Adalah Pasar Investasi Sekaligus Ancaman Di Bidang Militer
