Iya. Jadi mungkin bisa saja mereka tidak berideologi, tapi mereka simpati dengan eks PKI yang lalu. Jadi yang disesalkan oleh para purnawira...
Iya. Jadi mungkin bisa saja mereka tidak berideologi, tapi mereka simpati dengan eks PKI yang lalu. Jadi yang disesalkan oleh para purnawirawan, kegiatan-kegiatan para eks PKI itu memutar balik fakta. Lalu kemudian seolah-olah mereka korban, pelakunya TNI Angkatan Darat dengan NU. Lalu kita harus minta maaf. Nah sebelum itu terjadi, jenderal-jenderal itu siapa yang bunuh. Jadi pemutarbalikan fakta itu yang mengkhawatirkan dan ada kecenderungan orang-orang di dalam situ mendukung pendapat itu. Itu yang dikhawatirkan oleh purnawirawan. Bukan mereka berorientasi kepada komunis, nggaklah. Sudah mati itu komunis.Harianpublik.com - Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) ini kembali me-warning Presiden Jokowi. Dia mengungkapkan, di dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi ada orang-orang yang bersimpati dengan eks PKI. Siapa saja orang-orang di sekeliling Istana yang bersimpati dengan eks PKI itu? Berikut penuturan Bekas Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat;
Benar itu bocoran yang Anda sampaikan terkait adanya simpatisan PKI di lingkungan Istana Negara. Siapa saja mereka itu?
Itu adalah suara dari purnawirawan. Kita tidak etis kalau menyebut orang-orangnya. Tapi suara para purnawirawan seperti itu, jadi harus saya suarakan. Kalau mereka para purnawirawan mendeteksi, berarti ada nggak...
Sejak kapan?
Saya kira sejak era (Pemerintahan) yang lalu juga sudah ada.
Mereka mengisi posisi jabatan apa saja di pemerintahan itu?
Iya posisi strategis-lah.
Mengisi jabatan di kabinet saat ini juga?
Iya. Jadi mungkin bisa saja mereka tidak berideologi, tapi mereka simpati dengan eks PKI yang lalu. Jadi yang disesalkan oleh para purnawirawan, kegiatan-kegiatan para eks PKI itu memutar balik fakta. Lalu kemudian seolah-olah mereka korban, pelakunya TNI Angkatan Darat dengan NU. Lalu kita harus minta maaf. Nah sebelum itu terjadi, jenderal-jenderal itu siapa yang bunuh. Jadi pemutarbalikan fakta itu yang mengkhawatirkan dan ada kecenderungan orang-orang di dalam situ mendukung pendapat itu. Itu yang dikhawatirkan oleh purnawirawan. Bukan mereka berorientasi kepada komunis, nggaklah. Sudah mati itu komunis.
Apakah Presiden Jokowi tahu kalau orang-orang di sekitarnya ada yang simpati dengan eks PKI?
Tahu dong. Makanya beliau waktu buka puasa tahun lalu di Cilangkap mengatakan dengan tegas bahwa tidak akan meminta maaf kepada PKI. Kan kalau begitu beliau pasti tahu.
Apa itu akan mempengaruhi jalannya pemerintahan saat ini?
Oh pasti itu. Kalau diungkit- ungkit akan menimbulkan luka lama, perang saudara lagi kita.
Pergerakannya seperti apa sih?
Misalnya sekarang keinginan PKI tidak bersalah, harus meminta maaf terus harus ada peradilan HAM. Itu akan mengungkit luka lama dan membangkitkan perang saudara. Jadi itu tidak ada. Ada LSM-LSM yang membawa itu ke pengadilan di Denhaag. Lalu kemudian ada simposium di Aryaduta tahun lalu dan lain sebagainya. Nah itu kan membangkitkan masa lalu. Sekarang ini kan rekonsiliasi sudah berjalan secara alamiah, itu saja kita dukung bersama. Ke depan kita juga merencanakan akan berdialog dengan sisa-sisa korban yang menamakan dirinya dari pihak PKI. Kita akan coba undang mereka untuk berdialog.
Lantas apa saja yang sudah dilakukan PPAD untuk menuntaskan persoalan itu?
Beberapa waktu yang lalu Komnas HAM datang ke PPAD, kita juga purnawirawan yang aktif juga ingin menyelesaikan masalah ini. Supaya tidak menjadi beban anak cucu kita di masa yang akan datang. Tapi menurut pandangan kami, yang paling baik adalah rekonsiliasi alamiah, dan itu sudah terjadi saat ini.
Tinggal itu melanjutkan dan membesarkan itu. Contohnya, dulu KTP, mereka kan dulu pakai tanda ET, itu sudah dihapus. Politik mereka, hak sipil mereka sudah kembali. Sekarang sudah ada yang jadi pejabat negara, anggota DPR, DPRD dan lainnya. Tidak masalah dan kita tidak mempermasalahkan. Jadi untuk apalagi kan.
Selain ancaman bangkitnya kembali PKI, apa lagi persoalan bangsa kita saat ini?
Secara ekonomi kita sangat terasa tidak berdaulat.
Lho apa indikasinya?
Sumber daya kita dijarah oleh multinasional corporate asing dalam jumlah besar tanpa menetaskan yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Sebut saja batu bara, apa sih tetesan untuk masyarakat.
Minyak, hutan sudah habis dibabat, apa tetesan bagi ekonomi masyarakat, itu artinya kita sudah terjajah. Itu ekonomi, kalau bidang sosial, sekarang ini kita terancam dengan serbuan penduduk dari Cina daratan.
Bukankah pemerintah sudah membantah isu soal adanya serbuan dari China?
Boleh saja pemerintah menyangkal mengenai itu, tapi buktinya di sini ada lagi kok, di sini ada lagi. Kan imigrasi kita juga yang mengungkap itu. Di Bogor pedalaman, masa bisa ada itu. Itu wajar buat mereka, China itu berpenduduk hampir 1,5 miliar dan akan lebih dari 2 miliar pada tahun 2040-an. Tidak mungkin mereka memberikan lapangan kerja. Walaupun kaya negara itu, tidak mungkin memberika kesejahteraan seluruh wilayahnya.
Bagi mereka, jalannya adalah melakukan ekspansi ke tempat lain melalui perpindahan penduduk. Kebijakan luar negeri mereka yang dijalankan Xi Jinping adalah ini. Kita yang harus waspada. Kita tidak boleh mengatakan, bohong itu, oh tidak bisa itu.
Anda melihat ada pembiaran dari pemerintah?
Membiarkan sih nggak. Ternyata imigrasi juga menangkap dan memulangkanya.
Lalu apa dong yang harus diperbaiki?
Mungkin kalau ada sistem penangkalannya tidak hanya melibatkan imigrasi, tapi melibatkan masyarakat dan lainnya. Sistem ini belum ada.
Sistem seperti apa itu?
Ya seperti deteksi dini. Indonesia memiliki luas pantai yang luas biasa, lalu akses masuk ke Indonesia kan susah dikontrol. Tapi kalau masyarakat diikut sertakan untuk itu, kan bisa itu. (rmol)
Sumber : Harian Publik - Purnawirawan TNI AD Ungkap ada Simpatisan Eks PKI di Kabinet Kerja Presiden Jokowi
