Harianpublik.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan surat perintah kepada seluruh kader PDIP di Indo...
Harianpublik.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan surat perintah kepada seluruh kader PDIP di Indonesia untuk ikut memenangkan Ahok-Djarot, tidak terlepas dari rencana Partai Banteng menyiapkan Ahok untuk maju di Pilpres 2019.
"Karena sampai saat ini ada momentum politik, bahwa yang menjadi gubernur Jakarta memiliki kesempatan paling besar untuk maju ke konstelasi nasional. Ini yang diperhitungkan PDIP dengan adanya surat penugasan itu," ujar Hendri kepada Rimanews, hari ini.
Dalam surat rahasia yang bocor ke media, PDIP memerintahkan semua anggota struktural yang ada di Indonesia untuk mengirimkan kadernya ke Jakarta guna membantu menyingkirkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Surat tersebut ditujukan ke pimpinan dan anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota/Kabupaten seluruh Indonesia untuk merapatkan barisan menjaga solidaritas dan terus membangun komunikasi yang baik di antara struktural kader, simpatisan, relawan dan tokoh masyarakat serta tokoh agama di DKI Jakarta dalam upaya pemenangan Pilkada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Surat instruksi itu ditandatangani Bambang DH sebagai Ketua PDIP DKI dan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, tertanggal 16 Maret 2017. Dalam surat tersebut ada empat perintah khusus bagi seluruh anggota struktural PDIP: berperan aktif memenangkan Ahok-Djarot, mengutus kader ke jakarta antara 10 Maret-19 April, merapatkan barisan menjalin koordinasi dengan tokoh masyarakat dan agama di DKI, dan ancaman sanksi bagi yang tidak mengindahkan.
Hendri menjelaskan, keberadaan surat tersebut menjadi penting mengingat ada syarat harus terlebih dahulu menguasai pulau jawa, jika ingin memajukan Ahok di Pilpres 2019. Apalagi, kata dia, PDIP sadar telah kalah di Banten pada Pilkada 2017.
"Berarti sisanya tinggal empat provinsi, Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim," terang Hendri.
Karena itu, surat perintah untuk mengerahkan kader PDIP se-Indonesia bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi empat provinsi yang harus dimenangkan dalam Pilkada. "Hal itu sangat mungkin dan itu sah-sah saja, untuk menggerakan seluruh mesin partai itu hal yang wajar," ungkapnya.
Meski demikian, kata Hendri, PDIP harus ingat bahwa 80 persen pemilih di Jakarta saat ini sudah menentukan pilihannya sendiri tanpa terpengaruh siapapun, termasuk gerakan partai politik.
"Kalau pun ada mesin politik masuk untuk menggerakan warga Jakarta untuk nyoblos, saya kira tidak akan signifikan," tandasnya. (rimanews)
Sumber : Harian Publik - Pengamat: PDIP siapkan Ahok maju di Pilpres 2019
"Karena sampai saat ini ada momentum politik, bahwa yang menjadi gubernur Jakarta memiliki kesempatan paling besar untuk maju ke konstelasi nasional. Ini yang diperhitungkan PDIP dengan adanya surat penugasan itu," ujar Hendri kepada Rimanews, hari ini.
Dalam surat rahasia yang bocor ke media, PDIP memerintahkan semua anggota struktural yang ada di Indonesia untuk mengirimkan kadernya ke Jakarta guna membantu menyingkirkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Surat tersebut ditujukan ke pimpinan dan anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota/Kabupaten seluruh Indonesia untuk merapatkan barisan menjaga solidaritas dan terus membangun komunikasi yang baik di antara struktural kader, simpatisan, relawan dan tokoh masyarakat serta tokoh agama di DKI Jakarta dalam upaya pemenangan Pilkada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Surat instruksi itu ditandatangani Bambang DH sebagai Ketua PDIP DKI dan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, tertanggal 16 Maret 2017. Dalam surat tersebut ada empat perintah khusus bagi seluruh anggota struktural PDIP: berperan aktif memenangkan Ahok-Djarot, mengutus kader ke jakarta antara 10 Maret-19 April, merapatkan barisan menjalin koordinasi dengan tokoh masyarakat dan agama di DKI, dan ancaman sanksi bagi yang tidak mengindahkan.
Hendri menjelaskan, keberadaan surat tersebut menjadi penting mengingat ada syarat harus terlebih dahulu menguasai pulau jawa, jika ingin memajukan Ahok di Pilpres 2019. Apalagi, kata dia, PDIP sadar telah kalah di Banten pada Pilkada 2017.
"Berarti sisanya tinggal empat provinsi, Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim," terang Hendri.
Karena itu, surat perintah untuk mengerahkan kader PDIP se-Indonesia bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi empat provinsi yang harus dimenangkan dalam Pilkada. "Hal itu sangat mungkin dan itu sah-sah saja, untuk menggerakan seluruh mesin partai itu hal yang wajar," ungkapnya.
Meski demikian, kata Hendri, PDIP harus ingat bahwa 80 persen pemilih di Jakarta saat ini sudah menentukan pilihannya sendiri tanpa terpengaruh siapapun, termasuk gerakan partai politik.
"Kalau pun ada mesin politik masuk untuk menggerakan warga Jakarta untuk nyoblos, saya kira tidak akan signifikan," tandasnya. (rimanews)
Sumber : Harian Publik - Pengamat: PDIP siapkan Ahok maju di Pilpres 2019
