Harianpublik.com - Kasus hukum yang menimpa pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno bisa dikatakan ma...
Harianpublik.com - Kasus hukum yang menimpa pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno bisa dikatakan masuk dalam kategori kampanye hitam (black campaign).
Begitu kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/3).
Menurutnya, kampanye hitam tersebut merupakan bentuk nyata dari kepanikan pihak tertentu yang melihat elektabilitas pasangan ini kian merangkak naik.
"Itu bentuk kepanikan. Karena Anies-Sandi elektabilitasnya terus meningkat, dukungan makin banyak mengalir. Dicari-carilah negatif campaign bahkan black campaign untuk menurunkan elektabilitasnya. Semua itu politik kok," ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan Gerindra akan melaporkan kampanye hitam tersebut ke pihak penegak hukum untuk diusut tuntas.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz terus main pecat. Setelah Haji Lulung, Djan juga memecat Romahurmuziy (Romi) dari keanggotaan di PPP demi memenangkan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Dengan sangat menyesal memberhentikan Romi dari PPP. Beliau tak punya hak lagi menggunakan embel-embel PPP," katanya di Jakarta, Kamis (23/3/2017).
Romi yang juga Ketua Umum DPP Muktamar Surabaya sekaligus hasil Muktamar Islah Pondok Gede diminta Djan tidak lagi menggunakan atribut dan nama PPP untuk memberikan dukungan dalam pemilihan kepala (pilkada). Jika membandel Djan akan menempuh jalur hukum.
"Saudara Romi kalau mengatasnamakan Ketua Umum PPP ada konsekuensi hukumnya. Kaitannya tindak pidana dan tentu akan dipolisikan," kata Djan.
Djan mengklaim sudah berusaha berkomunikasi dengan Romi untuk bertabayun. Namun, Romi menolak kembali bersama rumah besar umat Islam dan berjuang untuk kepentingan umat. Djan juga mengaku menghubungi Romi untuk melupakan perselisihan dan kembali bersama-sama untuk satu tujuan demi umat Islam.
"Masalah siapa Ketua itu urusan gampang. Yang penting yuk duduk sama-sama kita tunjukkan kepada Indonesia, PPP sebagai partai Islam dan pro-umat Islam kita selalu mendukung calon-calon kepala daerah yang berkomitmen pada umat Islam," kata Djan.
Djan berharap, setelah diberhentikannya Romi, umat Islam terutama di Jakarta tidak lagi terbelah. Seluruh kader PPP diminta menerangkan kepada masyarakat kontrak politik Ahok-Djarot dengan umat Islam. PPP juga menurunkan ulama untuk menjelaskan apa itu kesepakatan dan kontrak politik PPP.
"Karena banyak umat Islam belum tahu mengenai informasi Ahok-Djarot," kata Djan.
"Kalau udah ada yang keterlaluan harus dilaporkan. Ada upaya hukum," tegasnya. [Mediaislam.org/Tsenayan]
Sumber : Harian Publik - Pasca Pecat Lulung, Kini Djan Farid Juga Pecat Romahurmuziy (Romi) Demi Ahok!
