Harianpublik.com, JAKARTA --- Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syasuddin, mengaku tidak setuju dengan renca...
Harianpublik.com, JAKARTA --- Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syasuddin, mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah hendak mengatur dakwah ulama dan tokoh agama, melaui pedoman ceramah.
Kepada wartawan di kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2017), Din Syamsuddin, mengatakan untuk para ulama, mereka sudah punya pedoman sendiri, yakni al Quran. Sehingga negara tidak perlu ikut campur dalam urusan tersebut.
"Saya kira para khatib sudah punya pedoman sendiri-sendiri, pedoman dakwah, ceramah. Janganlah mengatur-ngatur seperti itu," ujarnya.
Selain itu ia juga khawatir bahwa gagasan tersebut akan menimbulkan kecurigaan dari berbagai kalangan, termasuk umat Islam, soal kekhawatiran pemerintah hingga ceramah agama harus diatur oleh negara. Oleh karena itu menurutnya langkah pemerintah itu tidak tepat.
"Tidak bijak, karena pedoman ceramah sudah ada," ujarnya.
Dikutip dari situs Kemenag.go.id, Kementerian Agama berencana mengeluarkan pedoman ceramah bagi semua agama yang diakui di Indonesia.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatkan pihaknya masih terus menyusun pedoman tersebut.
Tujuan dari pedoman tersebut antara lain menghindarkan tema-tema politik di rumah ibadah, dan menghindarkan umat dari ceramah yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar kelompok. (tribunnews)
Sumber : Harian Publik - Din syamsuddin Tidak Setuju Negara Ikut Mengatur Ceramah Ulama
Kepada wartawan di kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2017), Din Syamsuddin, mengatakan untuk para ulama, mereka sudah punya pedoman sendiri, yakni al Quran. Sehingga negara tidak perlu ikut campur dalam urusan tersebut.
"Saya kira para khatib sudah punya pedoman sendiri-sendiri, pedoman dakwah, ceramah. Janganlah mengatur-ngatur seperti itu," ujarnya.
Selain itu ia juga khawatir bahwa gagasan tersebut akan menimbulkan kecurigaan dari berbagai kalangan, termasuk umat Islam, soal kekhawatiran pemerintah hingga ceramah agama harus diatur oleh negara. Oleh karena itu menurutnya langkah pemerintah itu tidak tepat.
"Tidak bijak, karena pedoman ceramah sudah ada," ujarnya.
Dikutip dari situs Kemenag.go.id, Kementerian Agama berencana mengeluarkan pedoman ceramah bagi semua agama yang diakui di Indonesia.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatkan pihaknya masih terus menyusun pedoman tersebut.
Tujuan dari pedoman tersebut antara lain menghindarkan tema-tema politik di rumah ibadah, dan menghindarkan umat dari ceramah yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar kelompok. (tribunnews)
Sumber : Harian Publik - Din syamsuddin Tidak Setuju Negara Ikut Mengatur Ceramah Ulama
